diposkan pada : 11-12-2020 18:02:52

Penjelasan Polres Jakarta Pusat terkait sistem pembakaran produk Prancis oleh ormas di Menteng, Jakarta Pusat. Polisi mengatakan tidak ada aksi radikal yang dilakukan ormas dari toko swalayan tersebut.
“Dia membeli barang dari Indomaret, lalu mengeluarkannya dan membakarnya,” kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto saat dihubungi detik.com, Kamis (11/5/2020).

Heru mengatakan, ormas itu berasal dari kelompok Gerakan Pemuda Islam (GPI). Pembakaran terjadi di stasiun GPI, Jalan Menteng Raya nomor 58, Jakarta Pusat

“Itu minimarket dan kantor pos di Menteng 58 tidak jauh dari situ,” ujarnya.

Heru tidak merinci produk mana yang dibeli dan kemudian dibakar massa GPI. Dia juga tidak melihat berapa banyak produk yang dibeli massa.

“Yang utama produk Danone. Totalnya saya tidak tahu berapa, karena pas saya beli interiornya ada tumpukan (produk),” terangnya.

Heru mengatakan tidak ada kejadian terkait kejadian itu. Heru mengatakan, ormas tidak mengambil barang secara paksa.

“Tidak ada penalti, karena dia tidak pernah membelinya. Kecuali dia mengambilnya dengan paksa,” tambahnya.

Peristiwa itu terjadi pada Selasa, 3 November 2020. Massa GPI yang dipimpin Diko Nugraha dan Sofyan menyambangi toko swalayan di Menteng, Jakarta Pusat, sekitar pukul 13.43 WIB.

Di sana mereka membeli sejumlah produk dari Prancis, seperti air mineral, biskuit, dan susu. Pukul 14.17 WIB, massa kembali ke Posko di Menteng Raya Nomor 58 dan membakar produk.

Di sana, Diko Nugraha dan lainnya menggelar jumpa pers tentang aksi pembakaran produk Perancis. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron dan menyerukan tiga hal.

Seruan boikot produk Prancis juga digaungkan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI yakin Macron mengabaikan dan mendengarkan peringatan dari Muslim di seluruh dunia. MUI menandatangani surat bernomor Kep-1823 / DP-MUI / x / 2020 terkait boikot produk Perancis, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Anwar Abbas dan Wakil Presiden Muhyiddin Junaidi, pada 30 Oktober 2020.

Memboikot semua produk dari negara Perancis dan mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan tekanan dan peringatan yang kuat kepada pemerintah Perancis dan mengambil kebijakan untuk menarik sementara Duta Besar Republik Indonesia ke Paris sampai dengan Presiden Emmanuel Macron. dia menarik kata-katanya dan meminta maaf kepada umat Islam di seluruh dunia, "tulis MUI.